Bandung Barat – Sembilan ruas tol di wilayah Jawa Barat sedang dikebut pembangunannya. Keberadaannya diklaim mampu mendongkrak perekonomian dan iklim investasi daerah. Sembilan ruas tol tersebut yakni Tol Cisumdawu sepanjang 62 kilometer, Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) 54 kilometer, Jakarta-Cikampek Selatan sepanjang 64 kilometer, lalu Depok-Antasari (Desari) sepanjang 28 kilometer. Kemudian ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 35 kilometer
Menghadapi Era Baru Warehouse Management – Supply Chain Indonesia
Oleh: Artha Nugraha JonarCFU East Operation Manager | IKEA Warehouse management adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan operasi warehouse. Tujuannya adalah untuk memastikan stok yang tepat, pengelolaan ruang yang efisien, serta pemenuhan pesanan yang akurat dan tepat waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan pesat dalam teknologi
Menganalisis Kinerja Logistik Indonesia berdasarkan Logistics Performance Index 2023 – Supply Chain Indonesia
Oleh: Setijadi, S.T., M.T., IPM. Chairman | Supply Chain Indonesia Setelah vakum selama 5 tahun, Laporan Logistics Performances Index (LPI) kembali dirilis Bank Dunia pada tahun 2023 ini berdasarkan pengukuran di 139 negara/ekonomi. Pengukuran LPI berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing. LPI merupakan alat
Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Peluang Berkelanjutan yang Diciptakan – Supply Chain Indonesia
Oleh: Setijadi, S.T., M.T., IPM. Chairman | Supply Chain Indonesia Prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi, demi mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan ekonomi dalam negeri. Namun, faktanya prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia masih belum diterapkan dengan optimal. Kepmen KP
Pemerintah Finalkan Aturan Penangkapan Ikan – Supply Chain Indonesia
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah mematangkan peraturan menteri terkait penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur membuka peluang bagi pemodal asing dan pelaku industri dalam negeri untuk memperoleh kuota tangkapan ikan dalam zona penangkapan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2023, antara lain, mengatur